Kab.Bandung | Forwacinews.com –
Dalam pidato kata sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Formasi Wartawan Cimaung Indonesia (DPP Forwaci), Indra Fuji Priatna didampingi Sekjen Yudika, Bendahara Umum Yudi Akew, Dewan Pendiri Apih Deny, Dewan Pengawas Deni SH, Penasehat H. Rahmat Dpl menyatakan dengan tegas dihadapan para anggotanya pada acara silaturahmi yang digelar di halaman sekretariat Jl. Raya Pangalengan KM.25 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Rabu 1/5/2024.
“Saya katakan, mulai tanggal 1 Mei 2024, stop istilah tagihan dana oplah wartawan dari tiap-tiap kepala desa (Kades) atau Pemdes yang biasa diambil secara kolektif atas nama organisasi pers Forwaci” tegas Indra dihadapan 30 orang lebih wartawan anggota Forwaci yang hadir.
“Terus terang saya selaku ketua Forwaci merasa selalu jadi kambing hitam yang diadu domba oleh pihak terkait perihal dana oplah dari Kades atau Pemdes ini, baik dari sesama wartawan maupun Kades itu sendiri” lanjut Indra.
Statement tegas yang dikeluarkan Indra selaku Ketua Forwaci ini dalam pidato sambutannya tentunya dia miliki alasan logic yang disampaikan selanjutnya.
“Banyak saling lempar suudzon, bahkan sering ada pembicaraan antar wartawan internal, bahwa bila ada wartawan bertanya kepada pihak Pemdes soal oplah, katanya sudah diambil oleh Forwaci yang pada kenyataannya belum, bahkan menjadi saling curiga sesama anggota” beber Indra.
“Begitu pun banyak dari wartawan yang meminta dana oplah mengaku sebagai anggota Forwaci padahal bukan anggota sehingga banyak para Kades keluhkan akan hal ini kepada saya” tukasnya.
“Maka pada kesempatan ini, atas masukan dari Dewan Pengawas Forwaci dan pengurus lainnya, saya selaku Ketua, terkait oplah ini dipersilahkan untuk ambil atau minta sendiri sendiri atas nama medianya tak lagi atas nama Forwaci” ungkap Indra tegas.
Atas keputusan yang penuh ketegasan dari sosok Ketua Indra, walau banyak kalangan anggota merasa kaget saat mendengarnya. Hal tersebut mendapat respon positif kalangan wartawan yang hadir hingga menuai aplaus tanda setuju.
Diberitahukan setelahnya, bahwa masalah dana oplah ini menjadi polemik dan masalah tersendiri yang banyak dikeluhkan para Kades hingga sampai ke telinga Ketua Umum Forwaci dan dipandang perlu untuk dicarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut melalui rapat internal pengurus DPP Forwaci.
Untuk menghindari jadi ajang kesempatan oknum wartawan yang mengatasnamakan Forwaci yang cukup membuat banyak Kades kebingungan dibuatnya, maka memutuskan stop ambil dana oplah dari Kades / Pemdes secara kolektif atas nama Forwaci adalah terbaik bagi semua pihak.
Reporter : Tim Lipsus Forwaci
Editor : Admin_YDK
