BANDUNG | Forwacinews.com –
Kaukus Peduli Pendidikan (KPP) merupakan lembaga independen yang konsen di bidang pendidikan. Baru baru ini lembaga itu lakukan lawatan ke sejumlah sekolah di Jawa Barat.
Salah satu wilayah yang disambangi lembaga KPP pekan ini adalah Kabupaten Bandung. Tim KPP yang langsung dipimpin Ketua Umumnya, M.Jajang Nurjaman menyambangi SMKS Tribakti, di Kecamatan Pangalengan.
Menurut pria yang akrab disapa Ceng Djanu itu, menerangkan lawatannya ke Sekolah Kejuruan Swasta (SKS) didampingi silaturahmi juga lakukan sinkronisasi data.
“Utamanya kami lakukan silaturahmi, serta lakukan monitoring atas penerapan dana BOS di SMKS Tribakti Pangalengan. terutama dalam pembayaran honor tenaga pendidik” ucap Djanu saat berikan keterangan kepada tim media Forwacinews.com, Jum’at pagi, 6/6/2023.
Lanjut Ceng Djanu, “Karena menurut data dah informasi yang kami terima, patut adanya sinkronisasi lantaran dicurigai ada kejanggalan antara data dapodik ataupun sistim dengan faktualnya” lanjut dia.
Eceng Djanu pun membeberkan data yang dikantonginya, bahwa dicurigai terdapat selisih jumlah tenaga pendidik dibandingkan faktual.
“Berdasarkan yang tercatat dalam data, jumlah tenaga honorer ada 29 Orang. Sementara nilai pembayaran honor yang dikeluarkan tercatat Rp.364.200.000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua ratus Ribu Rupiah)” bebernya.
Lebih rinci, Ceng Djanu juga mengungkapkan jumlah peserta didik yang tercantum dalam Dapodik terdapat 753 orang. Sementara jumlah peserta didik penerima dana BOS berjumlah 801 orang. Dana BOS yang diterima sebesar Rp.1.361.700.000.- (Satu Miliar Tiga ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).
Menurut Djanu kejanggalan baik dalam sistim ataupun dapodik tersebut, pihaknya telah coba klarifikasi ke Sekolah, Selasa (4/6/2024). Mendapatkan keterangan dari Humas sekolah. Kendati tidak mau menyebutkan namanya.
Mengutip keterangan dari Humas Sekolah, Djanu menyebutkan, pihak sekolah tidak menampik anggaran yang di terima, cocok dengan data yang dibawa tim KPP untuk TA 2023–2024.
“iya pak data yang bapak bawa sama dengan data yang ada di sekolah kami. Sesuai dengan ARKAS-nya dan semua rinciannya sama. Adapun jumlah tenaga pendidik honorer di tahun 2023/2024 itu memang ada sekitar 29 orang. Untuk lebih detailnya ada di bendahara sekolah, kebetulan bendaharnya lagi tidak masuk” ujar Djanu mengutip penjelasan Humas.
Sementara itu Kepala SMKS Tribakti Pangalengan , Rizal Zamaludin yang saat itu diketahui berada di sekolah, sayangnya seolah enggan menemui pihak KPP dan Media, entah sibuk atau alergi.
Atas adanya dugaan selisih jumlah tenaga pendidik, peserta didik dalam dapodik dan sistim serta faktual yang dinilai KPP cukup signifikan untuk diklarifikasi. Ketua KPP M. Djanu mengaku kurang puas dengan penjelasan yang disampaikan Humas.
“Terus terang kami tidak puas atas penjelasan Humas. Lazimnya yang berkompeten adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Tapi ya jika KS-nya terkesan alergi dikonfirmasi, biar nanti kita sampaikan laporan formil ke KCD, Disdik Provinsi atau ke APH agar lebih terang” pungkas Djanu.
Reporter : Her Azizi/Lipsus Forwaci
Editor : Admin_Ydk
