Pungli di Sekolah Berkedok Infak Labrak Regulasi

Kab.Bandung | Forwacinews.com
Terendus Nya salah satu wilayah pendidikan sekolah di kecamatan Pameungpeuk yang melakukan pemungutan uang terhadap siswanya yang dilakukan sekali dalam seminggu, konon katanya uang tersebut di gunakan untuk sosial “jika ada siswa yang sakit, maka uang itu dipergunakan.

Kemungkinan sekolah masih melakukan kecenderungan lakukan pungutan, walau dikemas apapun, dugaan mengarah ke katagori pungutan liar (Pungli). Katagori hal tersebut bisa saja diprediksi terjadi dimana pemerintah daerah juga tidak bisa menutup mata, karena terkadang ada hal dilematis yang dialami sekolah.

Perlu sekiranya diketahui, bahwa Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (Penjara).

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.Pasal 9 ayat (1).

Adapun Permen secara khusus yang tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.Tak hanya sekolah, tetapi juga Dinas Pendidikan dan komite mencari jalan keluar bersama.

Antara Dinas Pendidikan, guru dan wali murid harus duduk bersama membicarakan bagaimana kondisi keuangan, lalu bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Sehingga tidak ada dugaan Pungli disekolah Tersebut.

Selengkapnya bunyi Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012 yakni: pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung.

47 JENIS PUNGLI DI SEKOLAH