KAB. BANDUNG. ForwaciNews – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Bandung kembali menjadi sorotan publik. Dua prinsip utama, yaitu transparan dan akuntabel, dinilai menjadi kunci agar proses seleksi berjalan adil dan dipercaya masyarakat.
SPMB merupakan program dari Kemendikdasmen yang mulai diterapkan sejak 2025 berdasarkan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025. Sistem ini menggantikan PPDB dan dirancang agar penerimaan siswa di sekolah negeri berjalan adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut sejalan dengan salah satu misi Program BEDAS dari Bupati Bandung di bidang pendidikan, yakni memastikan akses sekolah yang adil, gratis, dan tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, BEDAS adalah program daerah yang mengawal implementasi kebijakan pusat agar tepat sasaran.
Menurut Yudika Adjie, salah satu jurnalis dan pemerhati pendidikan Kabupaten Bandung, keterbukaan data dalam SPMB sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan.
“Transparan itu artinya semua data harus dibuka. Nilai, jarak rumah, sampai kuota sekolah wajib bisa diakses publik. Orang tua berhak tahu anaknya ranking berapa dan kenapa bisa diterima atau tidak,” ujar Yudika Adjie saat dihubungi, Sabtu (11/7/2026).
Yudika juga menekankan pentingnya sifat akuntabel dari panitia SPMB.
“Akuntabel berarti panitia harus siap bertanggung jawab. Kalau ada temuan atau kesalahan, harus diklarifikasi dan diperbaiki. Jangan sampai ketika ditanya ‘datanya dari mana’ malah muter-muter,” tambahnya.
“Program BEDAS ingin memastikan anak Kabupaten Bandung bisa sekolah tanpa halangan biaya dan tanpa ‘orang dalam’. Nah SPMB yang datanya dibuka dan bisa dipertanggungjawabkan itu implementasinya di lapangan,” jelas Yudika.
Ia berpendapat, keterkaitan BEDAS dan SPMB sangat jelas. Jika SPMB dijalankan dengan jujur sesuai semangat BEDAS, maka tujuan pemerataan pendidikan akan tercapai.
“Transparan dan akuntabel bukan cuma istilah. Kalau dijalankan sungguh-sungguh, anak dari pelosok, anak dari keluarga kurang mampu, akan punya peluang yang sama duduk di sekolah negeri favorit. Inilah bentuk keadilan pendidikan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Yudika juga mengingatkan peran pengawasan dari wartawan dan masyarakat.
“Kalau ada yang janggal, harus disuarakan. Tujuannya bukan buat ribut, tapi biar sistemnya bener dan anak-anak dapat haknya,” pungkasnya.
Dengan diterapkannya SPMB yang transparan dan akuntabel, hal ini pun menjadi wujud nyata Program BEDAS di sektor pendidikan.
Pemkab Bandung memastikan kebijakan dari Kemendikdasmen ini dijalankan secara adil, sehingga target menekan angka putus sekolah dan menjamin setiap anak mendapat pendidikan layak dapat tercapai.
Editor: Redaksi FNC/Iduy
