BANDUNG | Forwacinews.com – Kategori Tokoh bersuara terkait desa di edisi hari ini, Sabtu 6 Desember 2025 dinarasikan oleh: Hadian Supriatna, SP, Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung
Dalam beberapa waktu terakhir, banyak desa di Indonesia kembali dihadapkan pada realitas berkurangnya ruang fiskal, baik karena penyesuaian transfer pusat maupun ketidaktercapaian pendapatan desa.
Situasi ini sering kali memunculkan keluhan, bahkan sebagian pihak menjadikannya alasan untuk memperlambat pembangunan.
Namun bagi saya, tidak ada urgensi untuk meratapi keadaan. Desa justru perlu kembali pada jati dirinya: menghidupkan swadaya, memupuk gotong royong, dan meneguhkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
Tidak Ada Hal Baru dari Pemerintah — Yang Baru Harus Datang dari Desa
Pemerintah pusat tidak menawarkan hal baru. Kebijakan fiskal nasional memang dalam tekanan, prioritas pembangunan juga terus bergeser. Kita tidak bisa menunggu keajaiban.
Sejak lahirnya UU Desa, semangat kemandirian telah menjadi fondasi. Desa diberikan kewenangan membangun dirinya, namun kewenangan itu harus dibarengi kreativitas dan keberanian mengambil inisiatif.
Jika desa hanya menunggu kucuran dana, maka desa kehilangan watak dasarnya sebagai subjek pembangunan, bukan objek bantuan.
Revisi APBDes Bukan Tanda Kegagalan, Tapi Mekanisme Normatif
Sebagian aparatur atau masyarakat kerap memandang revisi APBDes sebagai kegagalan perencanaan. Padahal revisi adalah mekanisme normatif—bahkan wajar—ketika penerimaan tidak sesuai prediksi. Pemerintahan harus adaptif.
Yang terpenting bukan besar kecilnya perubahan, tetapi bagaimana desa tetap menjaga fokus pada kebutuhan prioritas.
Revisi APBDes adalah bagian dari manajemen risiko. Justru di sanalah terlihat kualitas perencanaan: kemampuan realistis menyesuaikan langkah tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Ujian Kepemimpinan Bagi Kepala Desa
Situasi fiskal yang menurun sebenarnya merupakan ujian kepemimpinan bagi seorang kepala desa. Kepala desa yang tangguh tidak mengukur keberhasilannya dari banyaknya anggaran, tetapi dari kepiawaian menggerakkan masyarakat, membangun partisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa.
Pemimpin desa harus hadir sebagai problem solver, bukan sekadar penyalur dana pemerintah. Ketika anggaran cekak, kreativitas pemimpin diuji. Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang terbuka, musyawarah yang jujur, dan keberanian mengambil keputusan.
Gotong Royong: Akar Kerakyatan Republik Ini
Indonesia berdiri di atas tradisi gotong royong. Nilai itu bukan romantisme masa lalu, melainkan kekuatan sosial yang konkret. Jalan lingkungan yang dibangun swadaya, kebersihan kampung yang dijaga bersama, pos ronda yang dibangun tanpa anggaran—semua itu adalah bukti bahwa rakyat mampu mengerjakan banyak hal tanpa menunggu bantuan.
Gotong royong adalah modal sosial yang tak ternilai. Ketika uang sulit, modal sosial inilah yang harus dihidupkan. Desa tidak akan runtuh karena kekurangan anggaran, tetapi akan merosot jika kehilangan solidaritas.
Saatnya Desa Menjadi Sumber Inspirasi
Dalam kondisi fiskal terbatas, desa-desa di Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada anggaran yang besar. Desa justru dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah di tingkat atas: bahwa inovasi, partisipasi, dan swadaya masyarakat adalah energi yang jauh lebih kuat daripada sekadar angka nominal anggaran.
Dengan meneguhkan budaya gotong royong dan memperkuat kepemimpinan kolektif, desa dapat tetap melaju bahkan ketika anggaran terbatas. Ini saatnya berhenti mengeluh dan mulai bekerja dengan semangat baru.
Reporter : Yudika Adjie
